UU ITE

NOMOR 11 TAHUN 2008 Pasal 4 TUJUAN DARI  ITE

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

(1). mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

(2). mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatka kesejahteraan masyarakat;

(3). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

(4). membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

(5). memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pada pasai 4 ini menjelaskan tujuan dari ITE yang memberikan keleluasaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, social dan lali – lain. Sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bidang ITE. Selain itu pemerintah juga menjamin untuk memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

 NOMOR 11 TAHUN 2008  Pasal 27 PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3). Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4).  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal – pasal yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang oleh ITE mulai dari pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pada pasal 27 larangan yang nantinya bisa dikenakan tindak pidana adalah seperti pencemaran nama baik, melakukan perjudian secara online, penghinaan dan lain – lain. Cotohnya yang sering kita dengar diberita yaitu, pencemaran nama baik atau penhinaan orang di jejaring social.

NOMOR 11 TAHUN 2008  Pasal 40  PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

(1)   Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)   Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)   Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

(4)   Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5)   Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1)   Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2)   Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

(3)   Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Pada pasal 40, 41 menjelaskan tentang peran pemerintah dan masnyarakat dalam pemanfaatan ITE. Pemerintah telah mengeluarkan tentang perundang – undangan ITE untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan pemerintah harus menetapkan intitusi tertentu agar dokumen dll dapat berhubungan dari cabang ke kantor. 

Sumber